Minggu, 04 Desember 2022

Korupsi terselubung.

Ada konsultan ajukan proposal ke Pemrof. Proposal itu bagus. Yaitu cara smart menarik hutang fasum dari developer. Caranya sebetulnya sederhana saja. Yaitu tagihan hutang fasum itu disekuritisasi dengan jaminan dari developer. Jadi pemrof bisa gunakan skema sekuritisasi itu untuk menarik dana dari pasar uang. Program pembagunan terlaksana lewat non budgeter. Kemudian, yang konsultan itu diminta presentasi dihadapan SKDP dan DPRD. Hasilnya tidak ada keputusan. Berminggu minggu dia tunggu keputusan dari Gubernur. Akhirnya dia dapat kesempatan bertemu dengan Gubernur. “Proposal kamu bagus. Tapi tidak bagus bagi kami.” Kata Gubernur itu. Ternyata hutang fasum itu jadi ATM bagi personal SKPD dan Gubernur serta DPRD. Enak kan. Tagihan dibiarin engga masuk kas Pemda. Tetapi dapat uang sampingan dari Developer. Ya bagi developer, daripada bayar tagihan Rp. 10 triliun, mending tebar uang kecil 10% kepada pejabat. Kalau bisa ngemplang ngapain bayar. Bagi pejabat, daripada masuk kas Pemda tapi engga duitnya untuk kita, mending biarin aja nunggak. Yang penting dapat uang tampa harus korupsi APBD. Toh itu tidak menghapus tagihan. Tetap tercatat. Tapi dampak dari tagihan tidak dibayar, Pemrof defisit anggaran. Terpaksa ngutang tutupi anggaran yang bolong. “Emang gua pikirin”. Kata mereka. Ada investor asing datang ke BUMN. Investor itu tawarin kerjasama bangun pelabuhan. Tapi BUMN bilang. “ Yang bebasin tanah gue. Duit dari lue. “ Kata BUMN. “ Kenapa engga kita bebaskan sama sama. ? “ Ah kita justru ngarepin uang dari bebasin tanah. Kalau engga ada duit masuk, untuk apa bangun proyek. Dan lagi kita akan harus setor kemana mana biar proyek lancar. ” Kata BUMN. Akhirnya investor asing itu hengkang ke negara lain. “ Emang gua bego. Emang cuman Indonesia doang ada peluang. Negara lain masih banyak.” Kata investor itu bilang kesaya “ Emang gua pikirin. Mau hengkang, hengkang aja.” Kata BUMN. Sebetulnya banyak sekali cara korupsi yang tidak ambil uang APBN/D dan tidak tersentuh KPK. Keliatanya bagus. Tetapi justru itu menghambat perbaikan ekonomi rakyat, dan lebih jauh lagi menghambat program pembangunal nasional. Jokowi sampai marah. “ Bangun Pelabuhan kok engga ada akses jalan.” itu contoh lain korupsi terselubung. Bukan engga ada akses. Memang sengaja dibuat tidak ada akses. Agar pemerintah tersandera dau mau engga mau harus adakan anggaran bangun akses jalan. Nah saat pemerihtah bangun jalan akses, tanah udah lebih dulu mereka bebaskan. Harga berlipat naik. Cuan lagi. by Erizeli Jeli Bandaro

Tidak ada komentar:

Posting Komentar